Sejak dulu pemerintah berniat memutuskan rantai perjudian ditengah masyarakat. Mulai dari judi tradisional seperti menyambung ayam, kartu remi, hingga taruhan biasa. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi kini muncul perjudian online. Contohnya game poker online, gambling, judi sepak bola, dan banyak lainnya.

Hal inilah yang menyebabkan rantai perjudian semakin kuat. Pasalnya melalui gadget, internet, dan situs saja orang-orang dari Sabang sampai Merauke dapat berjudi. Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak gentar melakukan upaya pemblokiran game-game dan judi online. Bahkan, pemerintah rela menggelontorkan dana yang mencapai angka triliunan rupiah.

Anggaran Blokir Judi Triliunan

Blokir Situs Porno, Kominfo Operasikan Mesin Crawling - BeritaSatu.com
(beritasatu.com)

Memblokir situs raksasa seperti judi dan game poker online bukanlah hal mudah. Terlebih lagi sistem dari beberapa situs perjudian populer terhubung satu sama lainnya. Kini  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) darin Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni  Semuel Abrijani Pangerapan bersuara.

Semuel menyatakan bahwa pemerintah bersama Kominfo terus berusaha membasmi konten negatif di situs internet. Adapun syaratnya Kominfo memerlukan mesin yang raksasa alias lebih kuat agar pemblokiran dapat dilakukan. Terutama pada konten yang merusak masyarakat seperti hoax, judi online, gambling (link poker), dan taruhan bola.

Semuel mengungkapkan kebutuhan Kementerian Kominfo dalam RDP atau Rapat Dengar Pendapat Panja Pengawasan Terhadap Informasi Dan Information Communication Technologi (ICT). Rapat tersebut diselenggarakan pada 13 Juli 2020 di ruang Komisi I DPR RI tepat saat pandemi masih berlangsung.

Pria yang akrab disapa Sammy ini mengatakan, “Sekarang kami telah memblokir sekitar 1,3 juta website yang memuat konten negatif. Dari keseluruhan ditemukan sekitar 220 ribu situs. Apakah memerlukan penanganan yang khusus? Saya pikir perlu dan pengajuan anggaran terssebut akan diperuntukkan tahun depan, 2021.”

Kementerian Kominfo meminta anggaran untuk pembuatan mesin pemblokiran situs negatif lebih kuat. Terutama mesin yang dapat menangani situs dan sistemnya hingga mendetail. Gambaran mesin yang kuat ini dapat memblokir situs langsung tanpa meminta persetujuan dari operator.

Selain itu, Kementerian Kominfo juga membenarkan bahwa selama ini pemerintah belum memiliki mesin khusus memblokir situs. Tidak ada pemblokiran langsung, melainkan situs diblokir operator dan pemerintah memiliki wewenang menyuruh pemblokiran.

Semuel melanjutkan, “Jadi, mesin khusus blokir ini tidak hanya dilakukan operator saja, tetapi pemerintah pun dapat melakukannya.”

Baca juga : Wajah Baru Esport sebagai Judi Online paling Terkini

Sejak pertengahan tahun Kementerian Kominfo tengah mengkaji mengenai mesin pemblokir situs dan anggarannya. Oleh karenanya Kominfo membutuhkan dukungan dari Komisi I DPR RI guna pembelian mesin blokir. 

Pagu indikatif anggaran yang diajukan awalnya berkisar 5 triliun. Namun, perkiraan kenaikan pengajuan anggaran dapan mencapai 25 triliun. Pasalnya, mesin pemblokir situs negatif tahapan pembangunan awal memakan biaya 1 triliun per mesin. Sementara pihak Komisi I DPR RI belum memberikan jawaban mengenai anggaran yang diajukan.

Nominal anggaran tersebut dinilai paling ideal karena situs negatif yang diblokir mencapai ratusan ribu. Disamping itu, menciptakan mesin pemblokir situs negatif memang mahal. Perlu pula tenaga ahli yang menangani dan mengawasi kinerja mesin pemblokir tersebut.

Pemblokiran Game Poker Online Melalui Mekanisme Crawling

Kementerian Kominfo menjelaskan saat ini menggunakan mekanisme penanganan konten negatif menggunakan mesin crawling. Proses pemblokiran dapat dilakukan apabila terdapat hasil Crawling mengenai situs terlarang. Selanjutnya, Kominfo mengajukan permintaan kepada operator dan situs tersebut di blokir.

Mekanisme crawling tidak hanya efektif dilakukan oleh situs perjudian. Bahkan, sosial media dan media online penyebar hoax dapat diblokir. Sampai sekarang terdapat sekurangnya 730 730 ribu konten negatif media sosial telah take down alias diblokir lewat crawling.

Kominfo tidak serta merta mengajukan usulan blokir situs dan konten kepada operator. Terlebih dahulu usulan konten tersebut akan dilakukan validasi. Tujuannya agar situs dan konten yang sesuai fakta tidak diberi label ‘HOAKS’.

Mekanisme crawling ini juga harus difokuskan pada situs judi poker online, gambling, dan taruhan. Menurut Ilham Pangestu yang merupakan anggota Komisi I DPR RI, pemerintah harus melakukan langkah nyata mengantisipasi perjudian online.

Selama masa pandemi berlangsung angka pemain judi online tidak kunjung berkurang. Ironisnya di Aceh, ada orang melakukan judi online karena efek di rumah saja. Oleh sebab itu langkah konkret dan cepat harus segera diambil, tidak hanya pengajuan anggaran semata.

Banyak Pemain Judi Menggunakan VPN

VPN Android
(pencarinafkah.id)

Kementerian Kominfo melaporkan meskipun situs judi dan togel online diblokir tetap dapat dibuka. Cara membuka pemblokiran situs dengan memanfaatkan VPN. Jadi, akses pembukaan situs melalui VPN yang dapat didownload melalui Google PlayStore secara bebas.

VPN ini dapat diperoleh secara gratis tanpa dikenakan biaya bulanan. Contohnya VPN buatan Indonesia, Singapore, Vietnam, Amerika, Korea, Jepang, dan lainnya. Penggunaan VPN juga dapat membuka situs terlarang selain judi, misalnya pornografi dan situs berbahaya lain.

Sehubungan dengan VPN, aparat penegak hukum banyak yang melewatkan fungsi dari alat tersebut. Akibatnya, meskipun pemain judi tertangkap dan diberikan perigatan keras tetap mengulangi perbuatannya lagi.

Aparat kepolisian harusnya lebih tegas lagi perihal penangkapan terhadap pelaku judi online. Kementerian Kominfo dalam hal ini tidak dapat menangkap pelaku pemain dan agen judi online. Pasalnya, peranan Kementerian Kominfo bukan bertindak sebagai law enforcement, tetapi melakukan pemantauan lewat drone siber.

Kepolisian yang seharusnya melakukan penangkapan dan pemain judi online selanjutnya diadili. Oknum penyelenggara judi online disinyalir melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informatika dan Teknologi dan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih spesifiknya penjudi online dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kelemahan dari penegakan hukum salah satunya kurang tegas dalam menindaklanjuti problematika perjudian online. Terbukti dari jarang terkuak ada penjudi online atau bandar judi yang terjerat hukum.

Sementara itu, dalam menjalankan tugas sebagai pemantauan terhadap situs judi online Kominfo bekerjasama dengan ISP. Internet Service Provide inilah yang melakukan pemblokiran situs negatif yang diminta oleh Kominfo.

Meskipun banyak situs judi diblokir tetapi penyelenggara judi online selalu mengakalinya. Caranya dengan merubah domain situs hingga menutup dan membuka situs agar tidak terdeteksi. Jadi, situs mereka tetap dapat berjalan dan memperoleh keuntungan walaupun telah diblokir.

Dari uraian diatas dapat disimpukan upaya blokir judi maupun game poker online harus diiringi penegakan hukum. Kenyataannya menunjukkan hampir tidak ada pemain judi online seperti poker yang berhadapan dengan hukum. Bahkan, jarang pula terdengar kabar seorang bandar judi online dibekuk polisi.

Berjudi online dan memenangkan game poker memang terasa menyenangkan awalnya. Anda hendaknya bijak menggunakan internet, terlebih lagi ketika tergiur melakukan perjudian. Banyak pecandu yang insyaf setelah terlilit hutang dan karirnya berantakan.

Ayo hindari membuka situs perjudian seperti togel, poker, taruhan sepak bola dan lainnya. Hargai hidup yang telah Anda bangun, sayangi diri dan keluarga.

Category: Out of the box